‘’Ini hal teknislah, tanyakan langsung ke Sekretaris Dewan. Terkait terkejar atau tidak terkejar itu tugas satker. Kalau tidak terkejar pengadaannya tentu dana ini dikembalikan ke kas negara,’’ ujar Firdaus, Selasa (2/11) siang.
Sebelumnya Wako meminta satekr terkait untuk menyesuaikan anggaran pengadaan dengan aturan yang ada dengen tetap mengupayakan efisiensi anggaran sesuai intruksi pemerintah pusat.
‘’Berkaitan dengan mobil operasional pimpinan dewan ini, saya minta kepada sekwan, belilah mobil operasional sesuai dengan ketentuan yang ada. Ukuran mobil ini bukan merek dan jenisnya, tetapi cc-nya. Untuk ketua DPRD berapa cc dan wakil ketua berapa cc,’’ ujar Wako pekan lalu.
Tujuh Mobil Dinas Belum Dikembalikan
Sementara itu, untuk mobil dinas DPRD Pekanbaru priode 2009-2014 yang sampai saat ini belum dikembalikan ke Sekwan ada sekitar 7 unit dari 45 unit. Sebanyak 29 di antaranya dalam proses lelang, dan sisanya digunakan oleh sebagian anggota DPRD periode 2014-2019.
‘’Terhadap anggota DPRD lama yang belum mengembalikan mobil dinasnya, kami masih berharap untuk dapat mengembalikannya. Dan kepada anggota dewan yang baru yang belum mendapatkan mobil dinas kami minta untuk bersabar,’’ tutupnya.(gus/h)
0 komentar:
Posting Komentar